Jakarta, 22 September 2026 – Presiden Suriah Ahmed Al Sharaa menegaskan Dataran Tinggi Golan akan tetap menjadi wilayah Suriah dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Ia menyatakan berbagai upaya untuk mengubah status wilayah tersebut tidak dapat menghilangkan kedaulatan Suriah maupun ketentuan hukum internasional. Al Sharaa juga menolak langkah aneksasi terhadap wilayah strategis yang telah dikuasai Israel sejak perang 1967 tersebut. Pemerintah Suriah menempatkan persoalan Golan sebagai salah satu prinsip utama dalam kebijakan luar negerinya. Sikap itu kembali disampaikan di hadapan para pemimpin dan perwakilan negara anggota PBB.
Al Sharaa menegaskan keputusan mengenai aneksasi Dataran Tinggi Golan tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 497. Resolusi tersebut menyatakan keputusan Israel pada 1981 untuk memberlakukan hukum dan administrasinya di wilayah Golan tidak memiliki akibat hukum internasional. Suriah karena itu tetap menganggap kawasan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah negaranya. Al Sharaa juga menyampaikan penghargaan kepada negara-negara yang tetap mempertahankan posisi berdasarkan resolusi internasional tersebut. Ia meminta masyarakat internasional tidak membiarkan perubahan status wilayah dilakukan secara sepihak.
Dalam pidatonya, Al Sharaa turut menyoroti aktivitas militer Israel di wilayah Suriah setelah perubahan pemerintahan di Damaskus. Ia menyebut telah terjadi sekitar 500 serangan udara dan artileri, lebih dari 1.200 aksi masuk ke wilayah Suriah, serta sekitar 300 penangkapan dan penahanan. Angka-angka tersebut merupakan klaim yang disampaikan pemerintah Suriah dalam forum PBB. Damaskus menilai aktivitas tersebut mengganggu proses pemulihan keamanan dan stabilitas setelah konflik berkepanjangan. Pemerintah Suriah meminta penghentian tindakan militer yang dianggap melanggar kedaulatannya.
Al Sharaa juga menegaskan komitmen Suriah terhadap Perjanjian Pelepasan Pasukan 1974 yang mengatur pemisahan pasukan Suriah dan Israel. Damaskus meminta pasukan Israel kembali ke posisi sebelum 8 Desember 2024. Pemerintah Suriah menilai penerapan kembali pengaturan tersebut dapat menjadi dasar untuk mengurangi ketegangan di kawasan perbatasan. Pada saat bersamaan, Al Sharaa menyatakan peluang menuju perdamaian tetap tersedia selama hak dan kedaulatan masing-masing pihak dihormati. Jalur diplomasi disebut tetap menjadi salah satu pilihan dalam menangani persoalan keamanan.
Pernyataan mengenai Golan juga muncul setelah Al Sharaa sebelumnya membahas persoalan tersebut dalam pertemuan di New York. Ia menegaskan tidak ada seorang presiden, baik pemimpin Suriah maupun negara lain, yang memiliki hak untuk menyerahkan wilayah tersebut kepada pihak lain. Menurutnya, Dataran Tinggi Golan pada akhirnya merupakan milik masyarakat yang berasal dari wilayah tersebut. Sikap itu sekaligus menegaskan bahwa Damaskus tidak memasukkan pelepasan Golan sebagai bagian dari kompromi politik. Persoalan kedaulatan tetap dipisahkan dari pembicaraan mengenai pengaturan keamanan dengan Israel.
Israel merebut sebagian besar Dataran Tinggi Golan dari Suriah dalam Perang Enam Hari pada 1967. Pada 1981, Israel memberlakukan hukum dan administrasinya di wilayah tersebut, sebuah langkah yang dipandang sebagai aneksasi oleh sebagian besar masyarakat internasional. PBB tetap memandang Golan sebagai wilayah Suriah yang berada di bawah pendudukan Israel. Amerika Serikat pada 2019 mengambil posisi berbeda dengan mengakui kedaulatan Israel atas wilayah tersebut. Perbedaan pandangan mengenai status Golan terus menjadi salah satu persoalan utama dalam hubungan Suriah dan Israel.
Pidato Al Sharaa menunjukkan bahwa persoalan Golan tetap menjadi garis penting bagi pemerintah Suriah di tengah upaya membuka komunikasi mengenai keamanan regional. Damaskus menyatakan bersedia mencari penyelesaian melalui diplomasi, tetapi tetap menuntut penghormatan terhadap kedaulatan dan hukum internasional. Hubungan Suriah dan Israel sendiri masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari aktivitas militer hingga pengaturan keamanan di kawasan perbatasan. Al Sharaa berharap proses diplomatik dapat menghasilkan stabilitas tanpa mengorbankan klaim Suriah terhadap wilayahnya. Status Dataran Tinggi Golan dengan demikian tetap menjadi salah satu isu paling sensitif dalam setiap pembicaraan mengenai masa depan hubungan kedua negara.