Kupang, 15 November 2026 – Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Yosef Lede, menyatakan tetap menjalankan tugas pemerintahan meskipun namanya dilaporkan ke kepolisian atas dugaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi. Yosef menegaskan bahwa persoalan hukum yang sedang berlangsung tidak akan menghalanginya dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala daerah. Ia juga menyatakan menghormati proses penyelidikan yang dilakukan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, aparat penegak hukum harus diberikan kesempatan untuk bekerja secara independen dan profesional dalam mengungkap fakta perkara tersebut. Pernyataan itu disampaikan setelah laporan seorang perempuan berinisial RWM (21) menjadi perhatian masyarakat dan memunculkan berbagai tanggapan.
Yosef memberikan penjelasan melalui rekaman video yang dibagikan akun media sosial Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten Kupang pada Sabtu, 14 November 2026. Dalam keterangannya, ia menyampaikan penghargaan terhadap kebebasan pers dalam memberitakan persoalan yang sedang berkembang. Yosef mengaku memahami perhatian masyarakat terhadap laporan yang menyeret namanya sebagai pejabat publik. Ia menegaskan bahwa dirinya merupakan warga negara yang harus menghormati aturan hukum dan proses pemeriksaan kepolisian. Karena itu, ia menyatakan tidak akan mencampuri kewenangan penyidik dalam menangani laporan tersebut. Yosef berharap penyelidikan dapat memberikan kejelasan mengenai peristiwa yang dilaporkan sehingga masyarakat memperoleh informasi berdasarkan fakta.
Laporan dugaan kekerasan seksual tersebut diajukan oleh seorang mahasiswi berinisial RWM yang berusia 21 tahun. Berdasarkan informasi kepolisian, laporan diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda NTT pada Kamis, 12 November 2026, dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT. Peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi pada Rabu malam, 11 November 2026, di kompleks rumah jabatan Bupati Kupang, Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Pelapor menyampaikan dugaan tindak pidana yang dialaminya kepada aparat untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum. Kepolisian kemudian melakukan pendalaman terhadap keterangan pelapor dan sejumlah pihak yang dinilai mengetahui peristiwa tersebut. Hingga kini, dugaan yang disampaikan dalam laporan masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan alat bukti yang sah.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda NTT, Komisaris Besar Polisi Henry Novika Chandra, membenarkan bahwa laporan tersebut sedang ditangani oleh Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang. Ia menegaskan bahwa kepolisian tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada pihak tertentu hanya karena memiliki jabatan atau kedudukan dalam pemerintahan. Penyidik disebut telah mengumpulkan keterangan dan sejumlah alat bukti yang berkaitan dengan laporan tersebut. Polisi juga telah memeriksa pelapor serta beberapa saksi untuk memperoleh gambaran mengenai rangkaian kejadian. Selain itu, permintaan pemeriksaan medis melalui visum et repertum telah diajukan sebagai bagian dari proses pembuktian. Kepolisian meminta masyarakat memberikan waktu agar penanganan perkara dapat dilakukan secara menyeluruh.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT, Komisaris Besar Polisi Nova Irone Surentu, menjelaskan bahwa penyidik turut berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendukung pemeriksaan medis. Kepolisian juga menyiapkan pendampingan psikologis bagi pelapor melalui kerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan perempuan yang melaporkan dugaan kekerasan seksual memperoleh perlindungan selama proses hukum berlangsung. Aparat menegaskan pentingnya pemeriksaan yang objektif dan berdasarkan bukti, tanpa mengabaikan hak pelapor maupun pihak terlapor. Pendampingan diperlukan agar proses pemeriksaan dapat berlangsung dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan pelapor. Sementara itu, Yosef menyatakan bersedia memenuhi panggilan penyidik apabila diminta memberikan keterangan.
Kasus tersebut juga mendapat perhatian dari Komisi III DPR RI yang membidangi urusan hukum dan penegakan hukum. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Polda NTT mengusut laporan secara serius dan tidak memberikan keistimewaan kepada siapa pun. Ia menegaskan bahwa tindakan hukum harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan mengikuti prosedur perundang-undangan. Di sisi lain, Partai Gerindra, tempat Yosef bernaung secara politik, menyatakan akan menghormati proses pemeriksaan yang sedang berjalan. Pengurus partai menegaskan bahwa tindakan disiplin terhadap kader harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan ketentuan organisasi. Perhatian dari berbagai pihak tersebut menunjukkan pentingnya transparansi penanganan perkara yang melibatkan pejabat publik.
Yosef Lede meminta masyarakat Kabupaten Kupang tetap tenang dan menjalankan kegiatan sehari-hari tanpa terganggu oleh perkembangan pemberitaan. Ia memastikan pelayanan pemerintahan dan agenda pembangunan daerah akan terus dilaksanakan selama proses hukum berlangsung. Yosef juga berharap kepolisian dapat segera memberikan kejelasan mengenai laporan tersebut melalui pemeriksaan yang profesional. Sementara itu, Polda NTT menyatakan penyelidikan akan terus dilakukan dengan memperhatikan fakta, keterangan saksi, dan alat bukti yang diperoleh. Hingga 15 November 2026, Yosef masih berstatus sebagai pihak terlapor dan belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah. Perkembangan perkara selanjutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan kepolisian, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah serta perlindungan terhadap hak pelapor.