Seoul, 28 September 2026 – Pemerintah Korea Selatan meminta penjelasan resmi dan permintaan maaf dari Ukraina setelah pemindahan dua tawanan perang Korea Utara ke Seoul diungkap ke publik. Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyatakan pengungkapan tersebut dilakukan tanpa persetujuan Seoul dan dinilai melanggar kesepakatan untuk menjaga kerahasiaan proses pemindahan. Perselisihan semakin berkembang setelah pihak Ukraina membantah adanya kesepakatan kerahasiaan tersebut. Seoul menyatakan sedang mempertimbangkan langkah lanjutan terkait persoalan itu.
Persoalan bermula ketika Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengungkapkan dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum PBB di New York bahwa dua tentara Korea Utara yang menjadi tawanan perang telah dikirim ke Korea Selatan. Kedua tentara itu sebelumnya ditangkap pasukan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia, pada Januari 2025. Mereka merupakan bagian dari pasukan Korea Utara yang dikerahkan untuk mendukung Rusia dalam perang melawan Ukraina. Kedua tawanan kemudian menyatakan keinginan untuk pergi ke Korea Selatan.
Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menyampaikan penyesalan atas keputusan Ukraina mengungkap pemindahan tersebut. Lee mengatakan Seoul dan Kyiv sebelumnya telah sepakat menjaga kerahasiaan karena persoalan tawanan perang berkaitan dengan diplomasi, keamanan nasional, serta situasi keamanan di Semenanjung Korea. Pemerintah Korea Selatan sebelumnya juga tidak bersedia mengonfirmasi apakah dan kapan kedua tentara Korea Utara itu tiba di negara tersebut. Pertimbangan keamanan kedua tawanan dan keluarga mereka di Korea Utara menjadi salah satu alasan yang dikemukakan Seoul.
Kantor Kepresidenan Korea Selatan kemudian memperkeras sikap setelah Ukraina menyatakan tidak pernah ada kesepakatan untuk merahasiakan pemindahan tersebut. Sekretaris Senior Presiden untuk Komunikasi Publik Seong Ghi-hong mengatakan justru pihak Ukraina yang sebelumnya meminta agar proses itu dirahasiakan. Menurut penjelasan Seoul, Ukraina khawatir muncul kritik domestik karena kedua tentara Korea Utara dipindahkan ke Korea Selatan dan bukan digunakan dalam kemungkinan pertukaran dengan tawanan Ukraina di Rusia. Seoul menyatakan menerima permintaan kerahasiaan tersebut dengan mempertimbangkan keselamatan tawanan, keluarga mereka, diplomasi, dan keamanan nasional.
Namun, pihak Ukraina memberikan penjelasan berbeda mengenai komunikasi kedua negara. Seorang penasihat komunikasi kepresidenan Ukraina, Dmytro Lytvyn, membantah adanya kesepakatan kerahasiaan seperti yang disampaikan Seoul. Pihak Ukraina menyatakan hanya mengungkap fakta bahwa pemindahan telah dilakukan tanpa membeberkan rincian sensitif mengenai prosesnya. Perbedaan keterangan tersebut kemudian memicu perselisihan diplomatik antara kedua negara. Pemerintah Korea Selatan menilai bantahan Ukraina terhadap keberadaan kesepakatan tersebut semakin memperburuk persoalan kepercayaan.
Seoul menilai persoalan tersebut memiliki konsekuensi yang lebih luas daripada sekadar pengungkapan informasi mengenai dua tawanan perang. Pemerintah Korea Selatan menekankan sensitivitas isu tersebut karena berkaitan langsung dengan Korea Utara, keamanan individu yang dipindahkan, serta hubungan antarnegara. Kantor kepresidenan menyatakan pengungkapan sepihak dan perbedaan keterangan mengenai kesepakatan kerahasiaan dapat memengaruhi hubungan bilateral. Karena itu, Korea Selatan meminta Kyiv memberikan penjelasan resmi sekaligus permintaan maaf.
Kasus dua tentara Korea Utara tersebut menjadi bagian dari dampak internasional perang Rusia-Ukraina yang turut melibatkan Pyongyang. Pemindahan mereka ke Korea Selatan sebelumnya telah melalui konsultasi selama berbulan-bulan antara Seoul dan Kyiv setelah keduanya menyatakan keinginan menuju Korea Selatan. Perbedaan versi mengenai kerahasiaan proses pemindahan kini menjadi persoalan diplomatik tersendiri bagi kedua negara. Pemerintah Korea Selatan menyatakan masih mengkaji langkah yang dianggap diperlukan setelah meminta penjelasan dan permintaan maaf resmi dari Ukraina.