Hukum 

Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Indonesia

Diposkan Oleh:Goken Abdullah , , ,

🏛️ Pendahuluan

Dalam sistem hukum modern, penegakan hukum tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan (retributif), tetapi juga pada pemulihan (restoratif).
Konsep Restorative Justice atau keadilan restoratif hadir sebagai pendekatan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula melalui dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat.
Indonesia menjadi salah satu negara yang mulai menerapkan pendekatan ini secara luas dalam penanganan perkara pidana ringan.

⚖️ Dasar Hukum Restorative Justice

  1. UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) – menjamin hak atas kepastian hukum yang adil.
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar proses pidana.
  3. Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
  4. Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
  5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Perkara Anak.
  6. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan dasar hukum ini, penerapan restorative justice di Indonesia memiliki legitimasi kuat dalam sistem hukum nasional.

🧩 Prinsip-Prinsip Restorative Justice

  1. Pemulihan, bukan pembalasan.
    Fokus pada mengembalikan keadaan korban dan masyarakat, bukan menghukum pelaku semata.
  2. Dialog dan kesepakatan.
    Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait.
  3. Partisipasi aktif masyarakat.
    Proses ini melibatkan komunitas untuk membangun kembali kepercayaan sosial.
  4. Keadilan yang manusiawi.
    Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.
  5. Menghindari stigma terhadap pelaku.
    Memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri tanpa harus melalui pidana penjara.

⚖️ Syarat Penerapan Restorative Justice

Penerapan keadilan restoratif tidak dapat dilakukan pada semua perkara pidana. Terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

  • Tindak pidana ringan dengan ancaman pidana di bawah 5 tahun.
  • Kerugian yang ditimbulkan dapat dipulihkan.
  • Pelaku bukan residivis dan bersedia bertanggung jawab.
  • Korban menyetujui penyelesaian di luar peradilan.
  • Tercapai kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban.
  • Proses dilakukan secara sukarela dan transparan.

⚖️ Tahapan Proses Restorative Justice

1. Tahap Kepolisian

  • Penyidik menerima laporan dan melakukan klarifikasi.
  • Jika memenuhi syarat, penyidik memfasilitasi mediasi antara pelaku dan korban.
  • Jika tercapai kesepakatan, perkara dapat dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

2. Tahap Kejaksaan

  • Jaksa menilai kelayakan restorative justice berdasarkan Perja No. 15 Tahun 2020.
  • Pelaku dan korban melakukan musyawarah di hadapan jaksa.
  • Jika sepakat, penuntutan dapat dihentikan secara resmi.

3. Tahap Pengadilan (terbatas)

  • Dalam perkara tertentu, hakim dapat mempertimbangkan hasil kesepakatan restorative justice sebagai dasar putusan ringan atau pembebasan bersyarat.

👥 Peran Pelaku, Korban, dan Masyarakat

  • Pelaku: mengakui kesalahan, meminta maaf, dan melakukan pemulihan kerugian.
  • Korban: memperoleh keadilan melalui pemulihan nyata, bukan sekadar hukuman bagi pelaku.
  • Masyarakat: menjadi fasilitator rekonsiliasi sosial dan mendukung reintegrasi pelaku.

Model ini menciptakan keadilan yang lebih personal dan bermakna dibanding sekadar hukuman penjara.

👩‍⚖️ Contoh Kasus Penerapan Restorative Justice

  1. Kasus Pencurian Ringan — Seorang pelaku pencurian di minimarket meminta maaf dan mengganti kerugian; perkara dihentikan di tingkat penyidikan.
  2. Kasus Kekerasan Antar Anak Sekolah — Diversi dilakukan sesuai UU SPPA, pelaku menjalani pembinaan sosial tanpa masuk penjara.
  3. Kasus Perkelahian Warga — Korban dan pelaku berdamai dengan perjanjian tertulis; proses hukum tidak dilanjutkan.
  4. Kasus KDRT ringan — dilakukan pendekatan mediasi keluarga dengan pengawasan ketat.

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa restorative justice mampu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan meningkatkan kepuasan korban.

⚠️ Tantangan Implementasi

  1. Kurangnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap konsep restorative justice.
  2. Risiko tekanan terhadap korban dalam proses mediasi.
  3. Potensi penyalahgunaan untuk melindungi pelaku tertentu.
  4. Tidak semua perkara cocok diselesaikan secara restoratif.
  5. Belum merata penerapan di seluruh wilayah Indonesia.

Karena itu, penerapan restorative justice harus dijalankan dengan pengawasan ketat dan prosedur jelas agar tidak merugikan salah satu pihak.

🌱 Manfaat Penerapan Restorative Justice

  • Mengurangi kepadatan perkara di pengadilan dan lapas.
  • Memberi kesempatan pelaku untuk memperbaiki diri.
  • Memberi kepuasan lebih besar bagi korban.
  • Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
  • Mendukung tujuan pemasyarakatan yang humanis.

Pendekatan ini juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan musyawarah dan keadilan sosial.

🧠 Kesimpulan

Restorative justice merupakan pendekatan progresif dalam sistem hukum Indonesia yang berorientasi pada pemulihan, perdamaian, dan keadilan substantif.
Dengan dasar hukum yang kuat dan dukungan berbagai lembaga penegak hukum, model ini dapat menjadi solusi efektif untuk perkara pidana ringan, mengurangi over kapasitas lapas, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap hukum.

Namun, penerapannya harus dilakukan dengan pengawasan ketat, transparan, dan tidak boleh digunakan untuk melindungi pelaku kejahatan berat.
Jika dijalankan dengan benar, restorative justice dapat menjadi masa depan penegakan hukum yang lebih humanis di Indonesia.