Purwokerto, 10 September 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan serangkaian penggeledahan dalam pengembangan perkara yang berkaitan dengan Rektor Universitas Jenderal Soedirman atau Unsoed. Tim penyidik mendatangi tiga rumah milik wakil rektor serta ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas untuk mencari barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan setelah KPK mengumpulkan keterangan sejumlah pihak dan menelusuri dokumen yang dianggap relevan. Sejumlah lokasi di Purwokerto dan Kabupaten Banyumas menjadi sasaran pemeriksaan karena dinilai memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang sedang didalami penyidik. Petugas terlihat membawa sejumlah dokumen dan barang setelah menyelesaikan kegiatan di beberapa lokasi. Seluruh temuan tersebut selanjutnya akan dianalisis untuk menentukan keterkaitannya dengan konstruksi perkara yang tengah dibangun KPK.
Tiga rumah yang digeledah diketahui berkaitan dengan pejabat yang menduduki posisi wakil rektor di lingkungan Unsoed. Penyidik melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap ruangan maupun tempat penyimpanan yang dinilai berpotensi menyimpan dokumen terkait perkara. Penggeledahan berlangsung selama beberapa jam dengan pengamanan petugas di sekitar lokasi. KPK belum memerinci seluruh barang yang diamankan karena proses penyidikan masih berjalan. Dokumen fisik, perangkat elektronik, maupun catatan transaksi dapat menjadi bagian yang diperiksa apabila ditemukan dan memiliki hubungan dengan perkara. Barang yang disita nantinya akan dicocokkan dengan keterangan saksi serta bukti lain yang sebelumnya telah dikumpulkan penyidik.
Selain kediaman para pejabat kampus, penyidik KPK juga mendatangi kompleks Pemerintah Kabupaten Banyumas. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran adalah ruang kerja Sekretaris Daerah Banyumas di lingkungan kantor pemerintahan daerah. Aktivitas penyidik menarik perhatian karena pemeriksaan dilakukan di tengah kegiatan pemerintahan yang tetap berlangsung. Petugas memasuki sejumlah ruangan dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang dianggap diperlukan. Pemerintah Kabupaten Banyumas menyatakan menghormati proses hukum dan memberikan akses kepada penyidik untuk menjalankan tugasnya. Kehadiran KPK di kantor pemerintah daerah sekaligus menunjukkan penyidikan tidak hanya berfokus pada lingkungan kampus, tetapi juga menelusuri kemungkinan hubungan dengan pihak lain.
Rangkaian penggeledahan tersebut merupakan bagian dari upaya KPK mengumpulkan alat bukti untuk memperjelas dugaan tindak pidana yang sedang disidik. Dalam perkara korupsi, penggeledahan biasanya dilakukan setelah penyidik memperoleh informasi mengenai keberadaan dokumen, perangkat komunikasi, catatan keuangan, atau barang lain yang berpotensi mendukung pembuktian. Setiap barang yang diamankan harus melalui prosedur penyitaan sebelum dapat digunakan sebagai alat bukti. Penyidik kemudian melakukan analisis untuk mengetahui apakah terdapat komunikasi, transaksi, maupun keputusan tertentu yang berkaitan dengan perkara. Apabila perangkat elektronik turut diamankan, pemeriksaan forensik digital dapat dilakukan untuk menelusuri data yang tersimpan. Hasil analisis tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan pemeriksaan saksi berikutnya.
KPK sebelumnya telah melakukan sejumlah langkah penyidikan terkait perkara yang menyeret nama Rektor Unsoed. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak di lingkungan universitas dilakukan untuk mengetahui proses pengambilan keputusan serta hubungan antara pejabat kampus dengan pihak lainnya. Penyidik berusaha merekonstruksi peristiwa berdasarkan dokumen dan keterangan yang diperoleh dari berbagai sumber. Posisi pejabat yang rumahnya digeledah tidak secara otomatis menunjukkan bahwa mereka memiliki status hukum tertentu dalam perkara. Penggeledahan dapat dilakukan terhadap lokasi yang dinilai menyimpan bukti meskipun pemilik atau pengguna tempat tersebut belum ditetapkan sebagai tersangka. Status setiap pihak tetap ditentukan berdasarkan kecukupan alat bukti dan perkembangan penyidikan.
Penggeledahan terhadap tiga kediaman wakil rektor juga membuat aktivitas di lingkungan Unsoed mendapatkan perhatian lebih besar. Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri besar di Jawa Tengah, perkembangan perkara tersebut menjadi perhatian mahasiswa, tenaga pendidik, alumni, serta masyarakat Banyumas. Pihak kampus diharapkan memberikan ruang kepada proses hukum sekaligus memastikan pelayanan akademik tidak terganggu. Kegiatan perkuliahan, administrasi mahasiswa, penelitian, serta berbagai aktivitas kampus tetap perlu berjalan meskipun sejumlah pejabat harus memberikan keterangan kepada penyidik. Transparansi internal juga menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tinggi. Pada saat bersamaan, seluruh pihak yang namanya muncul dalam proses penyidikan tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah.
Keterlibatan penyidik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas juga akan didalami berdasarkan temuan selama penggeledahan. Pemeriksaan ruang Sekda tidak berarti pemerintah kabupaten secara keseluruhan terkait dengan dugaan tindak pidana yang sedang ditangani. Penyidik dapat mencari dokumen tertentu yang memiliki hubungan administratif maupun komunikasi dengan pihak universitas. Unsoed dan Pemerintah Kabupaten Banyumas selama ini memiliki berbagai bentuk hubungan kelembagaan dalam kegiatan pendidikan, pembangunan daerah, penelitian, maupun kerja sama lainnya. Karena itu, setiap dokumen yang ditemukan harus diperiksa konteks dan relevansinya sebelum dapat ditarik kesimpulan. KPK akan menentukan hubungan antara barang bukti dengan perkara berdasarkan hasil analisis penyidikan.
Tahapan berikutnya diperkirakan berupa pemeriksaan lanjutan terhadap sejumlah saksi yang namanya muncul dari dokumen maupun barang elektronik hasil penggeledahan. Penyidik dapat memanggil pejabat kampus, aparatur pemerintah daerah, pihak swasta, maupun individu lain yang dianggap mengetahui rangkaian peristiwa. Keterangan dari masing-masing saksi kemudian akan dibandingkan untuk melihat kesesuaiannya. Apabila terdapat perbedaan keterangan, penyidik dapat melakukan pemeriksaan tambahan atau memperlihatkan dokumen tertentu untuk menguji informasi yang diberikan. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kronologi secara utuh sebelum perkara dilimpahkan ke tahap berikutnya. KPK juga masih memiliki kemungkinan memperluas penggeledahan apabila ditemukan petunjuk mengenai lokasi lain yang menyimpan barang bukti.
Kasus yang berkaitan dengan pengelolaan institusi pendidikan tinggi mendapat perhatian karena perguruan tinggi menggunakan anggaran negara sekaligus mengelola berbagai sumber penerimaan dan aset. Tata kelola yang transparan dibutuhkan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan dan kepentingan pendidikan. Posisi pimpinan universitas juga memiliki kewenangan dalam berbagai keputusan strategis sehingga mekanisme pengawasan internal menjadi sangat penting. Apabila terdapat dugaan penyimpangan, proses hukum diperlukan untuk memastikan persoalan dapat diperiksa secara objektif berdasarkan bukti. Namun, proses penyidikan tidak boleh menjadi dasar untuk memberikan kesimpulan terhadap pihak tertentu sebelum terdapat penetapan dan pembuktian hukum. Publik perlu menunggu perkembangan resmi mengenai konstruksi perkara dan peran masing-masing pihak.
Serangkaian penggeledahan di rumah tiga wakil rektor dan ruang Sekda Banyumas kini menjadi bagian penting dalam pengembangan penyidikan KPK terkait perkara Rektor Unsoed. Barang dan dokumen yang diperoleh akan dianalisis untuk mengetahui sejauh mana relevansinya dengan dugaan tindak pidana yang sedang ditangani. Penyidik masih dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi maupun lokasi lain apabila dibutuhkan untuk melengkapi alat bukti. Unsoed dan Pemerintah Kabupaten Banyumas diharapkan tetap kooperatif sehingga proses hukum dapat berjalan tanpa menghambat pelayanan kepada mahasiswa maupun masyarakat. KPK juga perlu memastikan setiap tahapan penyidikan dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur agar konstruksi perkara dapat dibuktikan secara kuat. Perkembangan dari hasil penggeledahan tersebut akan menjadi penentu arah penyidikan berikutnya sekaligus memperjelas pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara.