Jakarta, 14 September 2026 – Sejumlah isu politik dan kebijakan publik menjadi perhatian dalam beberapa hari terakhir, mulai dari perdebatan mengenai kebijakan cukai rokok hingga agenda Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi BRICS di New Delhi, India. Perkembangan tersebut memperlihatkan luasnya agenda pemerintah, baik dalam mengelola persoalan ekonomi domestik maupun memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan internasional. Kebijakan cukai hasil tembakau menjadi perhatian karena berkaitan dengan penerimaan negara, kesehatan masyarakat, industri, tenaga kerja, serta kehidupan petani tembakau. Pada saat yang sama, kehadiran Prabowo di KTT BRICS membawa kepentingan Indonesia dalam pembahasan ekonomi, perdagangan, ketahanan pangan, hingga reformasi tata kelola global. Kedua isu memiliki ruang kebijakan berbeda, tetapi sama-sama membutuhkan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang tidak selalu berjalan searah. Pemerintah dituntut menghasilkan keputusan yang dapat memberikan manfaat jangka panjang sekaligus menjaga stabilitas nasional.
Persoalan cukai rokok menjadi salah satu isu yang terus mendapatkan perhatian karena kebijakan tersebut memiliki dampak terhadap banyak kelompok. Pemerintah harus mempertimbangkan fungsi cukai sebagai instrumen pengendalian konsumsi sekaligus memperhatikan keberlangsungan industri hasil tembakau dan tenaga kerja yang bergantung pada sektor tersebut. Kebijakan yang terlalu agresif dapat menimbulkan tekanan terhadap industri dan meningkatkan kekhawatiran mengenai peredaran produk ilegal, sementara kebijakan yang terlalu longgar juga menghadapi kritik dari sisi kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut membuat penentuan tarif dan struktur cukai membutuhkan kajian yang mempertimbangkan berbagai indikator. Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara dalam jangka pendek. Dampaknya terhadap petani, pekerja, konsumen, dan industri harus menjadi bagian dari perhitungan secara menyeluruh.
Polemik mengenai cukai juga berkembang di ruang politik karena terdapat berbagai kepentingan yang berhubungan dengan sektor tembakau. Anggota DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah sekaligus membawa aspirasi masyarakat dari daerah pemilihannya. Daerah penghasil tembakau dan sentra industri rokok memiliki kepentingan berbeda dibandingkan kelompok yang lebih menekankan pengendalian konsumsi untuk kepentingan kesehatan. Perbedaan pandangan tersebut membuat pembahasan kebijakan cukai kerap berlangsung cukup dinamis. Pemerintah membutuhkan mekanisme yang transparan agar keputusan dapat dipahami oleh berbagai kelompok yang terdampak. Kejelasan arah kebijakan juga diperlukan agar pelaku industri dapat membuat perencanaan usaha dengan tingkat kepastian yang lebih baik.
Di tengah pembahasan berbagai persoalan domestik, perhatian politik nasional juga tertuju pada agenda Presiden Prabowo di KTT BRICS 2026. Pertemuan di New Delhi menjadi forum penting bagi Indonesia untuk menyampaikan pandangan mengenai berbagai tantangan ekonomi dan geopolitik internasional. Indonesia membawa kepentingan dalam penguatan kerja sama ekonomi, perdagangan, keuangan internasional, ketahanan pangan, teknologi, dan pembangunan berkelanjutan. BRICS juga berkembang menjadi forum yang semakin besar setelah perluasan keanggotaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut memberikan Indonesia ruang untuk memperluas hubungan dengan negara-negara yang memiliki pasar, sumber daya, teknologi, dan kemampuan investasi besar. Keikutsertaan Indonesia sekaligus menjadi bagian dari strategi memperluas pilihan kerja sama internasional.
Prabowo dalam KTT BRICS juga menekankan perubahan yang terjadi pada sektor pangan Indonesia. Pemerintah menyampaikan bahwa Indonesia yang selama bertahun-tahun mengimpor sejumlah komoditas pangan kini mulai memperkuat produksi hingga memiliki kemampuan melakukan ekspor pada komoditas tertentu. Pesan tersebut digunakan untuk menunjukkan pentingnya ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian sebuah negara. Dalam kondisi global yang menghadapi konflik, gangguan rantai pasok, dan perubahan iklim, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dari produksi nasional memiliki nilai strategis. Indonesia juga memiliki kesempatan memperluas kerja sama pertanian dengan anggota BRICS melalui teknologi, investasi, maupun peningkatan produktivitas. Tantangannya adalah memastikan pencapaian produksi dapat dipertahankan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat kepada petani.
Agenda Indonesia di BRICS tidak terbatas pada pangan karena pembahasan juga mencakup tata kelola ekonomi internasional. Negara-negara anggota mendorong penguatan sistem perdagangan yang terbuka sekaligus reformasi sejumlah institusi multilateral agar lebih mencerminkan perkembangan ekonomi dunia. Bagi Indonesia, perubahan tersebut memiliki kepentingan karena negara berkembang membutuhkan ruang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan global. Pertumbuhan ekonomi negara-negara Global South membuat struktur ekonomi internasional semakin berbeda dibandingkan beberapa dekade sebelumnya. Indonesia ingin perubahan kekuatan ekonomi tersebut diikuti dengan representasi yang lebih seimbang dalam lembaga internasional. Posisi tersebut sejalan dengan kepentingan Indonesia untuk mempertahankan ruang kebijakan nasional sekaligus tetap aktif dalam kerja sama multilateral.
KTT BRICS 2026 juga berlangsung ketika situasi geopolitik internasional menghadapi tekanan besar. Ketegangan di Timur Tengah menjadi salah satu persoalan yang dibahas karena memiliki dampak terhadap keamanan, perdagangan, dan energi global. Negara-negara BRICS mencapai deklarasi bersama yang antara lain menyerukan pengendalian diri serta penggunaan dialog dan diplomasi dalam menyelesaikan perselisihan internasional. Posisi Indonesia menjadi penting karena secara tradisional menjalankan politik luar negeri yang memberikan ruang untuk berhubungan dengan berbagai kekuatan. Keanggotaan BRICS tidak berarti Indonesia harus menutup kerja sama dengan negara atau kelompok ekonomi lainnya. Tantangannya adalah memanfaatkan forum tersebut untuk kepentingan nasional tanpa kehilangan fleksibilitas diplomasi.
Bagi pemerintahan Prabowo, diplomasi ekonomi menjadi semakin penting karena berbagai target pembangunan domestik membutuhkan pasar, investasi, teknologi, dan akses pembiayaan. BRICS menawarkan salah satu jalur untuk memperluas sumber kerja sama tersebut, terutama dengan negara-negara berkembang dan kekuatan ekonomi besar di luar kelompok tradisional. Namun, hasil diplomasi tidak cukup diukur dari banyaknya pertemuan atau pernyataan bersama yang dihasilkan. Pemerintah perlu menerjemahkan hubungan politik menjadi proyek ekonomi, peningkatan perdagangan, investasi produktif, serta transfer teknologi. Manfaatnya juga perlu dirasakan oleh perekonomian domestik dan tidak berhenti pada peningkatan angka transaksi semata. Kemampuan melakukan tindak lanjut menjadi ukuran penting keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia.
Perkembangan dari persoalan cukai rokok hingga agenda BRICS menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah bergerak dalam dua dimensi yang saling berhubungan. Di tingkat domestik, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara penerimaan, lapangan pekerjaan, industri, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Pada tingkat internasional, pemerintah menghadapi tantangan memperkuat posisi Indonesia di tengah perubahan keseimbangan kekuatan global. Keputusan yang diambil pada kedua bidang tersebut membutuhkan konsistensi karena kondisi ekonomi domestik akan memengaruhi kemampuan Indonesia menjalankan diplomasi internasional. Sebaliknya, keberhasilan diplomasi dapat membuka peluang ekonomi baru yang memberikan manfaat di dalam negeri. Hubungan antara kebijakan nasional dan politik luar negeri menjadi semakin erat ketika ketidakpastian global meningkat.
Rangkaian isu politik dari kebijakan cukai rokok hingga kehadiran Presiden Prabowo di KTT BRICS pada akhirnya memperlihatkan tantangan pemerintahan dalam mengelola kepentingan domestik sekaligus memperluas peran Indonesia di tingkat global. Persoalan cukai membutuhkan kebijakan yang mempertimbangkan kesehatan masyarakat, keberlangsungan industri, petani, pekerja, dan penerimaan negara secara seimbang. Sementara itu, forum BRICS memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi, ketahanan pangan, perdagangan, serta tata kelola dunia yang lebih inklusif. Pemerintah perlu memastikan setiap agenda internasional menghasilkan tindak lanjut konkret yang mendukung pembangunan nasional. Pada saat bersamaan, kebijakan domestik harus tetap memberikan kepastian dan menjawab kebutuhan masyarakat. Kemampuan menjaga keseimbangan kedua agenda tersebut akan menjadi salah satu ukuran efektivitas pemerintahan dalam menghadapi dinamika politik dan ekonomi yang terus berubah.